BANYUMAS TIMUR, PERHUTANI (20/11/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur menerima permohonan resmi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pelaksanaan wawancara mendalam terkait riset pembangunan perdesaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor KPH Banyumas Timur pada Rabu (19/11).
BRIN saat ini tengah menjalankan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) dengan fokus penelitian berjudul “Aktualisasi Konsep dan Model Resiliensi Pembangunan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya Saing.” Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pembangunan perdesaan yang tangguh, inklusif, serta mampu bersaing di berbagai sektor.
Secara kelembagaan, BRIN terus mendorong kebijakan pembangunan desa yang inovatif, seperti konsep smart village dan ekonomi sirkuler, untuk mengurangi kesenjangan wilayah sekaligus memperkuat pembangunan nasional berkelanjutan. Untuk mendukung pengumpulan data lapangan, tim peneliti BRIN menjadwalkan serangkaian wawancara di wilayah Jawa Tengah pada 18–22 November 2025.
Salah satu pewawancara, Chitra, menyampaikan bahwa Perhutani KPH Banyumas Timur menjadi salah satu institusi penting dalam penelitian ini mengingat perannya dalam pengelolaan hutan negara, pemberdayaan masyarakat desa hutan, serta dukungannya terhadap ekonomi perdesaan.
“Informasi dari Perhutani akan menjadi bagian dari pemetaan model ketangguhan desa berbasis kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola hutan,” ujarnya.
Administratur KPH Banyumas Timur melalui Kepala Seksi Madya Pembinaan Sumber Daya Hutan (SDH), Sindar Pasaribu, menyatakan bahwa Perhutani menyambut baik kegiatan penelitian tersebut dan berkomitmen mendukung riset nasional yang relevan dengan penguatan peran masyarakat desa hutan.
Sindar menjelaskan bahwa perhutanan sosial merupakan upaya pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, serta hasil hutan kayu dan nonkayu secara optimal dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, program ini tetap mengedepankan kelestarian tanaman pokok kehutanan dan keberlanjutan ekosistem. Ia berharap hasil penelitian BRIN dapat memberikan rekomendasi yang memperkuat kesejahteraan masyarakat desa hutan, termasuk yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang saat ini tengah bertransformasi melalui skema Kemitraan Kehutanan Produktif (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP).
“Penelitian BRIN ini diharapkan mampu memperkuat praktik pembangunan desa berbasis potensi kehutanan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” tutupnya.
Editor : Aris
